Jakarta, CNBC Indonesia РMenteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui, implementasi kebijakan impor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36/2023 banyak menuai protes dari berbagai pihak.

“Dalam pelaksanaannya, Permendag 36/2023 itu kan dampaknya banyak protes. Oleh karena itu, saya sebulan lalu meminta agar kita rapat kembali, agar ini dirataskan, kemudian disempurnakan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Zulhas menuturkan, asal usul penerbitan Permendag No 36/2023 yang kini diubah dengan Permendag No. 3/2024 adalah Permendag No 25/2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Adapun salah satu pihak yang protes soal kebijakan ini adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, lantaran Permendag No 36/2023 dianggap merugikan pekerja migran. Ia pun meminta Mendag Zulhas merevisi Permendag tersebut.

“Lah iya (pada protes), misalnya sekarang orang mau belanja, dia beli baju 3, beli sepatu 3, terus 1 disita. Protes dong orang,” ucap Zulhas.

Untuk itu, berdasarkan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga Kementerian Perindustrian, maka diputuskan aturan pembatasan kiriman barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali kepada aturan lama. 

“Keputusan rapat tadi, semangat Permendag 36/2023 kembali dulu ke Permendag 25/2022. Ditambah, satu PMI itu hanya US$ 1.500 (per tahun) yang masuk. Jenis barangnya apa itu urusannya Bea Cukai atau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), nggak diatur di Permendag lagi,” ujarnya.

Hal ini sejalan juga dengan menumpuknya barang kiriman PMI dari luar negeri di Bea Cukai. Itu juga yang membuat Zulhas minta kepada Ditjen Bea dan Cukai agar bisa lebih cepat mengeluarkan barang kiriman PMI yang tertahan. Zulhas meminta jika nilainya tercatat US$ 1.500, maka perlu segera dikeluarkan, apalagi tidak ada barang terlarang di dalamnya.

“Nah barang yang numpuk gimana? Saya bilang, tadi ada teman-teman dari bea cukai, harusnya dikeluarkan saja semua, satu hari kelar. Diperiksa, kalau nggak ada barang terlarang ya keluarkan saja. Baik itu untuk PMI yang terdaftar di BP2MI atau tidak, kan dia warga negara sama saja, harus dibela,” terang dia.

“Yang paling penting, barang tenaga kerja yang numpuk itu kalau tidak ada barang terlarangnya, kan dia boleh US$ 1.500, ya sudah dianggap saja biar selesai keluar. Jadi 100 kontainer 2 hari bisa kelar,” sambungnya.

Sebelumnya, Bea Cukai Tanjung Perak bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan sosialisasi terkait fasilitas impor barang milik PMI sesuai PMK 141 tahun 2023, dan Permendag 36 tahun 2023 kepada seluruh perusahaan ekspedisi internasional di lingkungan Bea Cukai Tanjung Perak. Sosialisasi ini juga melibatkan berbagai instansi seperti Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Pusat Data dan Informasi BP2MI.

Melansir keterangan tertulis Ditjen Bea dan Cukai, PMI dapat mengirimkan barang dengan ketentuan dimensi yang telah diatur, sampai dengan 3 kali pengiriman dalam 1 tahun kalender, dengan nilai pabean paling banyak FOB US$ 500 per pengiriman atau senilai US$ 1.500 per tahun.

Jika terdapat kelebihan FOB barang kiriman sebagaimana dimaksud, maka akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5% PPN, PPNBM, dan PPh sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Untuk mendapatkan kemudahan ini, pekerja migran harus tercatat pada lembaga pemerintah atau telah memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri,” jelas Kepala Sudirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar dalam keterangan tertulisnya.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Bos Pengusaha Blak-blakan Sebut Aturan Impor Kurang Sosialisasi


(dce)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *