Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan keterlibatan instansinya dalam program bantuan sosial (bansos) 2024 dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

“Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras itu sesuai tugas Kemenko PMK berdasarkan Perpres nomor 35 2020 yaitu melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian dan penyelenggaraan di bidang pembangunan kemanusiaan dan kebudayaan,” ungkapnya dalam sidang MK, Jumat (5/4/2024)

“Bansos adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Menko PMK,” tegasnya.

Muhadjir menuturkan, pihaknya memberikan dukungan insiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami melakukan kunker untuk memastikan pelaksanaan bansos reguler dan bantuan beras berlangsung sebagaimana diharapkan. Wilayah kunker ditentukan berdasarkan tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, stunting , demografi masyarakat dan bansos termasuk inisiatif pemda dalam penanganan kemiskinan,” terangnya.

Sementara bagi bantuan beras dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, distribusi berjalan baik serta ketepatan penerima bantuan.

“Kami memahami apabila tupoksi untuk mengkordinasi dan sinkronisasi dan pengendalian di lapangan dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi namun perlu ditegaskan program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk menurunkan harga pangan, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Ganjar-Mahfud Usung 21 Program Unggulan, Butuh Dana Rp2.500 T


(mij/mij)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *