Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional merespons diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 5/2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, Permenperin No 5/2024 sejalan dengan kebijakan pemerintah membatasi serbuan barang impor ke Indonesia. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3/2024 tentang Perubahan Permendag No 3/2024 tentang Kebijakan Pengaturan Impor. Aturan ini sudah berlaku sejak 10 Maret 2024.

“API memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian atas pemberlakuan Permenperin No 5/2024, dalam rangka memperkuat industri padat karya, TPT. Melalui pengelolaan terhadap banjir importasi produk tekstil dan garmen illegal ataupun legal di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (2/4/2024).

“Peraturan ini memberikan nafas segar regulasi terkait dengan mekanisme aturan penerbitan pertimbangan teknis impor tekstil dan produk tekstil, termasuk tas dan alas kaki,” tambahnya.

Tak hanya itu, Jemmy mengatakan, Permenperin No 5/2024 memberi kepastian hukum terhadap importir legal.

“Karena pemerintah perlu mengendalikan produk masuk demi akurasi data importasi ke dalam negeri,” sebutnya.

“Data-data rencana impor itu diperlukan bukan hanya pada saat masuk barang impor. Tapi justru pada perencanaannya, pada pengaturan teknis yang mendukungnya. Sehingga pemerintah, melalui menteri dan jajaran birokrasinya bisa melahirkan kebijakan yang tepat apabila didukung data yang lebih pasti,” kata Jemmy.

Dia menuturkan, industri TPT di dalam negeri mengalami tekanan dan terus menumpuk sejak tahun 2022.

“Disinyalir lebih dari 85 ribu pegawai industri TPT dirumahkan. Bahkan utilisasi mesin-mesin produksi tekstil sudah menurun di ambang mengkhawatirkan, sekitar 50 sampai 60%. Pasar domestik jenuh dengan produk-produk impor yang berkompetisi tidak sehat di pasar domestik. Ini akibat rendahnya kendali impor produk-produk TPT,” cetusnya.

“Kami optimis, implementasi Permenperin No 5/2024 akan mampu mengendalikan masalah tersebut. Beleid ini memastikan aspek perencanaan dan pengendalian,” tambahnya.

Jemmy mengatakan, Permendag No 3/2024 dan Permenperin No 5/2024 menunjukkan perhatian pemerintah atas industri padat karya Indonesia.

“Peraturan itu dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mewujudkan kelancaran dan ketersediaan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri dalam menunjang proses produksi dan untuk menjaga stabilitas. Serta, meningkatkan penggunaan tekstil, produk tekstil, tas, dan alas kaki dalam negeri,” paparnya.

“Di masa depan, aturan-aturan yang sinergis seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan perlu didukung dan didorong oleh para pelaku industri. Sehingga misi penguatan industri padat karya di Indonesia bisa benar-benar terwujud dalam waktu yang cepat,” ujar Jemmy.

Dia pun berharap, pemerintah juga menerbitkan keberpihakan yang bisa mendukung pelaku usaha kecil, menengah, dan besar menghadapi persaingan pasar antar negara nantinya.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Ada Tanda-tanda Nasib Mal 2024 Masih Sepi Bak Kuburan, Ini Penyebabnya


(dce/dce)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *