Jakarta, CNBC Indonesia – Direksi PT Timah Tbk (TINS) mendapat cecaran dari anggota Komisi VI DPR RI, khususnya terkait kasus dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) 2015-2022.

Bahkan, anggota DPR tak segan menyebut bahwa PT Timah tak mengurus area tambangnya dengan baik, sehingga pantas banyak pemain ilegal masuk ke area IUP PT Timah.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku heran ketika dirinya mengetahui bahwa potensi kerugian, termasuk dari ekologis, dari kasus dugaan korupsi PT Timah ini mencapai Rp 271 triliun.

“Pertama, saya tidak lihat spirit kuat dalam presentasi ini dan berkesan tidak mampu mengurus manajemen PT Timah. Saya pesimis, apalagi status tidak mudah ini menjadi persoalan yang sangat rumit tapi di sisi lain kinerja PT Timah menurun. Tapi kita dengar dan ikuti kasus PT Timah kok luar biasa meski hitung-hitungan kerugian lingkungan di atas Rp 271 triliun, itu angka fantastis, jadi aneh,” tuturnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Timah Tbk, Selasa (02/04/2024).

Dia pun lantas menyebut tak heran bila banyak pemain ilegal masuk ke area tambang PT Timah, karena kawasan tambang timah milik PT Timah ini tidak diurus dengan baik.

“Dan saya pernah berkunjung ke PT Timah biaya sendiri, saya tanya masyarakat di sana memang PT Timah gak urus pertambangan, kawasan timah tidak diurus dengan baik. Maka pantas kemudian banyak pemain ilegal masuk dan manfaatkan celah di luar konteks manajemen,” tuturnya.

Dia pun menyayangkan apa yang terjadi pada PT Timah saat ini. Terlebih, berdasarkan sejarahnya, menurutnya pendapatan PT Timah lebih besar dibandingkan komoditas lainnya.

Namun alih-alih bertahan, PT Timah bahkan mencatatkan kerugian bersih Rp 450 miliar pada 2023 lalu.

“Bahkan melihat sejarahnya pendapatan timah luar biasa mengalahkan komoditas lainnya yang booming pertama di Indonesia, tapi kemudian salah urus, kemudian pemain ilegal bermain. Harusnya Direksi juga bisa menjabarkan apa yang terjadi saat ini,” tuturnya yang mengaku kecewa karena tidak ada pemaparan terkait latar belakang kasus dugaan korupsi IUP PT Timah yang kini menjadi pembicaraan hangat di publik.

“Mestinya gambaran PT Timah ini gambarannya, ini mitra strategis adalah ini, apapun kejadian kemarin trending topic penyalahgunaan kewenangan jadi persoalan hukum harusnya dijelaskan, ini bagian tidak terpisahkan karena ini juga kinerja perusahaan,” ucapnya.

Seperti diketahui, pendapatan PT Timah Tbk pada 2023 anjlok 33% menjadi Rp 8,39 triliun dari Rp 12,50 triliun pada 2022. Sementara EBITDA pada 2023 anjlok 71% menjadi Rp 684 miliar pada 2023 dari Rp 2,37 triliun pada 2022.

Alhasil, perusahaan membukukan kerugian Rp 450 miliar pada 2023, turun dari capaian laba bersih selama 2022 yang tercatat mencapai Rp 1,04 triliun pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya


Daerah di Sumatera Ini Disebut Bak Kota Mati, Kenapa?


(wia)




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *